Pada tanggal 07 Juli 2016, Petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta menemukan seorang wanita muda yang diduga menggunakan Paspor RI orang lain untuk keluar Wilayah Indonesia. Wanita tersebut menggunakan Paspor RI dengan inisial nama DC dengan maksud untuk keluar dari Wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat pesawat Air Asia QZ200 tujuan Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, pada saat pemeriksaan Keimigrasian oleh Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Terminal 3 Keberangkatan, diduga wanita tersebut bukanlah orang sebagaimana dalam Paspor RI yang digunakannya.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, yang bersangkutan mengaku bahwa benar ia bukanlah orang sebagaimana dalam Paspor RI yang digunakannya. Kemudian ia mengaku bahwa data dirinya yang sebenarnya adalah dengan inisial nama AKAB, Petugas Imigrasi juga menemukan barang bukti identitas diri AKAB yang sebenarnya berupa Paspor RI dan KTP milik yang bersangkutan.

Berdasarkan pengakuannya, AKAB menyatakan meminjam Paspor RI atas nama DC milik DC tersebut pada tanggal 04 Juli 2016 di tempat kost DC yang berada di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dengan alasan ingin mengunjungi ibunya di Kuala Lumpur sementara Paspor RI milik AKAB sudah habis masa berlaku. Dikarenakan DC telah berteman dengan AKAB sejak tahun 2012, maka DC pun bersedia untuk meminjamkan Paspor RI miliknya tersebut kepada AKAB untuk digunakan ke Kuala Lumpur, Malaysia.

PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta kemudian melakukan penangkapan terhadap AKAB pada tanggal 07 Juli 2016 dan terhadapnya mulai ditahan sejak tanggal 08 Juli 2016. Dari hasil pengembangan, 1 (satu) minggu kemudian PPNS melakukan penangkapan terhadap DC pada tanggal 14 Juli 2016 dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap DC pada tanggal 15 Juli 2016.

                                                                               

Terhadap AKAB diduga melanggar Pasal 126 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan terhadap DC diduga melanggar Pasal 126 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 dan 56 KUHP, dengan masing-masing ancaman pidana adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adapun bunyi Pasal 126 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Barang bukti yang disita dalam penyidikan terhadap AKAB dan DC adalah Paspor RI dan KTP milik AKAB, Paspor RI dan KTP milik DC, serta boarding pass Air Asia QZ200 atas nama DC yang digunakan oleh AKAB untuk keluar Wilayah Indonesia tanggal 07 Juli 2016.

Dikarenakan AKAB dan DC bersikap kooperatif selama penyidikan, maka keduanya diberikan penangguhan penahanan dan dikeluarkan dari penahanan sejak tanggal 09 Agustus 2016.

Saat ini penyidikan terhadap AKAB dan DC telah dinyatakan lengkap oleh JPU Kejaksaan Negeri Tangerang dan terhadap keduanya akan dijadwalkan untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke JPU Kejaksaan Negeri Tangerang pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016.

 

Sementara itu, Imigrasi Soekarno-Hatta juga melakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian terhadap 2 (dua) pria WNA, yaitu dengan inisial VT (warga negara India) dan DB (warga negara Sri Lanka).

VT diduga melanggar Pasal 121 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena dugaan menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau dipalsukan untuk keluar Wilayah Indonesia. VT diketahui bermaksud keluar dari Wilayah Indonesia pada tanggal 11 Juli 2016 dengan menggunakan pesawat Air Asia AK387 tujuan Kuala Lumpur, Malaysia, namun saat di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi menduga bahwa terdapat cap Keimigrasian yang tertera dalam Paspor kebangsaan India miliknya tersebut palsu/dipalsukan. Setelah diperoleh kepastian bahwa cap Keimigrasian tersebut adalah palsu / dipalsukan, VT kemudian ditangkap dan ditahan sejak tanggal 19 Juli 2016.

Adapun bunyi Pasal 121 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) : setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan, VT menyatakan bahwa cap Keimigrasian tersebut diurus oleh seorang agen bernama SELVAMANI yang berstatus DPO. Atas perbuatannya tersebut, VT diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saat ini penyidikan terhadap VT telah dinyatakan lengkap oleh JPU Kejaksaan Negeri Tangerang dan telah dijadwalkan untuk proses tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU Kejari Tangerang pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016

Sedangkan, DB diduga melanggar Pasal 119 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena dugaan menggunakan paspor India palsu / dipalsukan untuk keluar Wilayah Indonesia. DB yang sebenarnya berkewarganegaraan Sri Lanka diketahui menggunakan paspor India dengan inisial nama CH untuk keluar Wilayah Indonesia pada tanggal 23 Juli 2016 dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines TK057 tujuan Toronto, Kanada. Petugas Imigrasi di Terminal 2 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencurigai paspor kebangsaan India yang digunakan DB tersebut adalah palsu / dipalsukan. Setelah diperoleh kepastian bahwa paspor kebangsaan India atas nama CH yang digunakan oleh DB tersebut adalah palsu / dipalsukan, DB kemudian ditangkap dan ditahan sejak tanggal 09 Agustus 2016.

Adapun bunyi Pasal 119 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian :

Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari hasil pemeriksaan, DB mengakui bahwa paspor India tersebut diperolehnya dari seorang agen bernama MOHAN yang berstatus DPO dengan membayar US$27.000 (dua puluh tujuh ribu dollar Amerika) dalam 2 (dua) tahap yaitu saat keberangkatan dan saat sampai di Kanada masing-masing sebesar US$13.500 (tiga belas ribu lima ratus dollar Amerika). Dari hasil pemeriksaan data perlintasan, diketahui DB memasuki Wilayah Indonesia pada tanggal 17 Juni 2016 dengan menggunakan paspor kebangsaan Sri Lanka miliknya, namun kemudian yang bersangkutan menggunakan paspor kebangsaan India yang palsu / dipalsukan yang diperolehnya dari MOHAN untuk keluar Wilayah Indonesia dengan tujuan Kanada. Atas perbuatannya tersebut, DB diancaman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saat ini penyidikan terhadap DB masih dilakukan guna melengkapi berkas perkara.

 

Demikian informasi yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan media untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas.

 

Kontributor : Arif Darius


© 2016 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta. All Rights Reserved.