Jakarta (13/10). Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 berupa

pembebasan dari kewajiban memiliki visa terhadap warga negara dari 169 (seratus enam puluh

sembilan) negara yang diharapkan dapat mendatangkan banyak manfaat bagi bangsa dan negara,

diperlukan kewaspadaan dan antisipasi atas ekses negatif yang mungkin muncul sebagai dampak lain

dari fasilitas bebas visa kunjungan.

Imigrasi sebagai leading sector dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas orang keluar masuk

wilayah Indonesia dan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia

memerlukan dukungan dari berbagai institusi untuk bekerja bersama-sama dalam rangka penegakan

hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian, bahwa untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing

di wilayah Indonesia, Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Pengawasan Orang Asing

(TIMPORA) yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah baik pusat maupun di

daerah.

Salah satu bentuk kegiatan TIMPORA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta adalah dengan

digelarnya Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing yang akan dilaksanakan hari Rabu dan

Kamis, 12-13 Oktober 2016. Operasi gabungan ini melibatkan Imigrasi, Kepolisian, TNI, Pemerintah

Daerah, Bea Cukai, Karantina, Kemenag, dan Kejaksaan. Kegiatan Operasi Gabungan ini menyasar

tempat-tempat yang banyak terdapat orang asing seperti apartemen, perumahan, perusahaan, dan

tempat lainnya.

Kegiatan Operasi Gabungan TIMPORA hari pertama terjaring 17 (tujuh belas) Orang Asing terduga

pelanggar peraturan keimigrasian yang terdiri dari 9 (sembilan) WN Pakistan pemegang kartu

UNHCR, 3 (tiga) WN China, 1 (satu) WN Guinea, 2 (dua) WN Thailand, 1 (satu) Filipina, 9 (sembilan)

WN Pakistan pemegang kartu UNHCR, dan 2 (orang) belum dapat diverifikasi kewarganegaraannya.

Sedangkan operasi hari kedua terjaring 10 (sebelas) Orang Asing yang masih diperlukan verifikasi

terkait kewarganegaraan, dokumen perjalanan, izin tinggal dan aktivitasnya di Indonesia. Kesepuluh

orang asing tersebut terdiri dari 4 (empat) China, 3 (tiga) Nigeria, 2 (dua) India, 1 (Siera Leone). Jenis

dugaan pelanggaran yang ditemukan Orang Asing antara lain:

1. tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf b UU

RI No. 6 Tahun 2011 dengan ancaman pidana adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seperti

yang tercantum dalam Pasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

2. dugaan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam pasal 122 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman lima tahun penjara dan

pidana denda paling paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut terdapat 3 (tiga) Warga Negara China yang

memiliki KTP diduga palsu dan salah satunya memiliki SIM. Seluruh terduga pelanggar saat ini masih

dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-
Hatta. Saat ini juga ditahan 2 (dua) Warga Negara China yang melakukan pencurian di pesawat

Vietnam Airlines 631 tujuan Ho Chi Minh City-Jakarta.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran keimigrasian atau pidana

lainnya sekaligus sebagai upaya untuk memastikan agar keberadaan dan kegiatan Orang Asing tidak

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat tercipta kondisi yang aman,

tertib, dan tetap mengedepankan kedaulatan negara. (ANW)


© 2016 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta. All Rights Reserved.