Enter your keyword

Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) : Untuk Memastikan Orang Asing Berada dan Tinggal di Indonesia Sesuai Dengan Ketentuan

Berita Kantor Imigrasi Soekarno - Hatta

Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) : Untuk Memastikan Orang Asing Berada dan Tinggal di Indonesia Sesuai Dengan Ketentuan

Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) : Untuk Memastikan Orang Asing Berada dan Tinggal di Indonesia Sesuai Dengan Ketentuan

Jakarta (13/10). Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 berupa pembebasan dari kewajiban memiliki visa terhadap warga negara dari 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang diharapkan dapat mendatangkan banyak manfaat bagi bangsa dan negara, diperlukan kewaspadaan dan antisipasi atas ekses negatif yang mungkin muncul sebagai dampak lain dari fasilitas bebas visa kunjungan.

Imigrasi sebagai leading sector dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia dan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia memerlukan dukungan dari berbagai institusi untuk bekerja bersama-sama dalam rangka penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia, Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah.

Salah satu bentuk kegiatan TIMPORA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta adalah dengan digelarnya Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing yang akan dilaksanakan hari Rabu dan Kamis, 12-13 Oktober 2016. Operasi gabungan ini melibatkan Imigrasi, Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah, Bea Cukai, Karantina, Kemenag, dan Kejaksaan.

Kegiatan Operasi Gabungan ini menyasar tempat-tempat yang banyak terdapat orang asing seperti apartemen, perumahan, perusahaan, dan tempat lainnya. Kegiatan Operasi Gabungan TIMPORA hari pertama terjaring 17 (tujuh belas) Orang Asing terduga pelanggar peraturan keimigrasian yang terdiri dari 9 (sembilan) WN Pakistan pemegang kartu UNHCR, 3 (tiga) WN China, 1 (satu) WN Guinea, 2 (dua) WN Thailand, 1 (satu) Filipina, 9 (sembilan) WN Pakistan pemegang kartu UNHCR, dan 2 (orang) belum dapat diverifikasi kewarganegaraannya. Sedangkan operasi hari kedua terjaring 10 (sebelas) Orang Asing yang masih diperlukan verifikasi terkait kewarganegaraan, dokumen perjalanan, izin tinggal dan aktivitasnya di Indonesia.

Kesepuluh orang asing tersebut terdiri dari 4 (empat) China, 3 (tiga) Nigeria, 2 (dua) India, 1 (Siera Leone). Jenis dugaan pelanggaran yang ditemukan Orang Asing antara lain: 1. tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 dengan ancaman pidana adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seperti yang tercantum dalam Pasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; 2. dugaan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam pasal 122 huruf (a) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman lima tahun penjara dan pidana denda paling paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut terdapat 3 (tiga) Warga Negara China yang memiliki KTP diduga palsu dan salah satunya memiliki SIM. Seluruh terduga pelanggar saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno- Hatta. Saat ini juga ditahan 2 (dua) Warga Negara China yang melakukan pencurian di pesawat Vietnam Airlines 631 tujuan Ho Chi Minh City-Jakarta.