Enter your keyword

PRESS RELEASE KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PERIODE TAHUN 2019

Berita Kantor Imigrasi Soekarno - Hatta

PRESS RELEASE KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PERIODE TAHUN 2019

PRESS RELEASE KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PERIODE TAHUN 2019

Selama bulan Januari sampai Desember Tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta telah melaksanakan fungsi keimigrasian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Dari hasil pengawasan tersebut, selama periode tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta telah melakukan Penolakan terhadap kedatangan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 1.702 orang dengan alasan keimigrasian sebanyak 836 orang, NTL/INAD sebanyak 373 orang, termasuk daftar cekal sebanyak 106 orang, paspor kurang dari 6 bulan sebanyak 83 orang, dan lain-lain sebanyak 304 orang.

Selain itu, dalam rangka menjaga keamanan Negara dari Virus Corona yang sedang mewabah, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta juga melakukan penolakan terhadap WNA yang terkena subjek Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 17 orang selama periode 5-28 Februari 2020.

Tidak hanya pengawasan terhadap orang asing saja, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada diluar Wilayah Indonesia. Dari hasil pengawasan terhadap WNI yang akan keluar Wilayah Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta telah melakukan pencegahan keberangkatan WNI yang diduga TKI Non Prosedural sebanyak 275 Orang.

Selain fungsi keimigrasian Pengawasan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta selama periode Tahun 2019 juga telah melaksanakan fungsi Penindakan Keimigrasian. Sesuai pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Penindakan keimigrasian tersebut telah dikenakan kepada Warga Negara Asing sebanyak 153 orang, yang terdiri atas Warga Negara India (37 orang), Warga Negara Nigeria (27 orang), Warga Negara Iran (16 orang) , Warga Negara Irak (12 orang), Warga Negara Srilanka (12 orang), dan lain-lain (49 orang).

Selain Tindakan Administratif Keimigrasian, terdapat 9 (sembilan) kasus tindakan pidana keimigrasian yang telah melalui proses penyidikan pro justitia.  Dari hasil penindakan keimigrasian tersebut, kami melakukan penyitaan alat bukti berupa Papor Palsu sebanyak 38 Paspor dan Paspor yang terindikasi Cap Palsu sebanyak 97 Paspor. Hal tersebut merupakan usaha penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta dalam rangka menjaga keamanan Negara.

Jakarta, 4 Maret 2020

Kepala Kantor,
Saffar Muhammad Godam