Enter your keyword

SELAYANG PANDANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN

Berita Kantor Imigrasi Soekarno - Hatta

SELAYANG PANDANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN

SELAYANG PANDANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN

SELAYANG PANDANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN

Pokja Penguatan Pengawasan merupakan salah satu komponen pengungkit dalam upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Adapun 6 komponen pengungkit yang dimaksud yaitu bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN dengan capaian target yang diharapkan diantaranya meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar tersebut maka beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu Pengendalian Gratifikasi, Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), Pengaduan Masyarakat, Whistle-Blowing System dan Penanganan Benturan Kepentingan. Dengan pelaksanaan lima indikator tersebut diharapkan hasil yang dicapai akan maksimal.

Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan. Adapun Public Campaign dilaksanakan dengan melakukan pemasangan Spanduk dan Banner larangan gratifikasi di lokasi pelayanan. Kegiatan ini dilengkapi dengan data dukung capture banner/spanduk/media public campaign lainnya. Kemudian pengukuran lainnya adalah implementasi pengendalian gratifikasi berupa pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada area pelayanan. Data dukung berupa SK Tim UPG beserta laporan berkala tentang Pengendalian Gratifikasi.

Penerapan SPIP

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan yaitu satuan kerja telah membangun lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan, kemudian satuan kerja juga telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah teridentifikasi dan telah menginformasikan serta mengimplementasikan SPIP terhadap seluruh pihak terkait. Adapun kegiatan dalam membangun lingkungan pengendalian diantaranya melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik, membentuk Tim SPIP dan melaksanakan pengawasan juga monitoring pada layanan. Kegiatan ini dilengkapi data dukung Dokumen Sosialisasi SPIP, SK Tim SPIP serta dokumen laporan pengawasan dan monitoring pada layanan. Kemudian dalam melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakang harus dilengkapi dengan dokumen matrik identifikasi resiko serta dokumen analisis risiko. Satuan kerja juga diwajibkan melengkapi dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi dan dokumentasi sosialisasi SPIP melalui apel pagi atau sore.

Pengaduan Masyarakat

Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan dengan menunjuk petugas pengaduan masyarakat, menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan, menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan, pengelolaan pengaduan melalui Media WEB, aplikasi E-LAPOR, Facebook, Twitter, Instagram, WA, Line yang dilengkapi SK Petugas Pengaduan, capture petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan, capture spanduk/banner informasi sarana penyampaian pengaduan serta capture sarana pengaduan melalui media online.

Indikator pelaksanaan pengaduan masyarakat juga diukur melalui laporan/pengaduan masyarakat yang diterima ditindaklanjuti, hal ini dapat dilihat dengan merespon pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kemudian telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yaitu telah dilakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi kepada bagian terkait. Tolak ukur lainnya yaitu hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti yang dilengkapi data dukung berupa dokumen tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.

Whistle-Blowing System

Internalisasi Whistle-Blowing System pada seluruh pegawai melalui apel pagi/sore, penerapan aplikasi Whistle-Blowing System, evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System serta hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System telah ditindaklanjuti merupakan tolak ukur dari indikator WBS yang dilengkapi dengan laporan dan capture aplikasi.

Penanganan Benturan Kepentingan

Tolak ukur Penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama yang dilengkapi data dukung dokumen identifikasi /pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama juga Permenkumham Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi. Hal ini didukung dengan dokumen internalisasi penanganan benturan kepentingan kepada pegawai. Implementasi benturan kepentingan juga dapat dilihat dengan menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. Kemudian telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan serta hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti yang dilengkapi dengan laporan sebagai data dukungnya.