Enter your keyword

Perketat Pengawasan: Imigrasi Soetta Tunda Keberangkatan 110 WNI yang diduga sebagai PMI Non Prosedural

Berita Kantor Imigrasi Soekarno - Hatta

Perketat Pengawasan: Imigrasi Soetta Tunda Keberangkatan 110 WNI yang diduga sebagai PMI Non Prosedural

Perketat Pengawasan: Imigrasi Soetta Tunda Keberangkatan 110 WNI yang diduga sebagai PMI Non Prosedural

(Ilustrasi pemeriksaan keimigrasian di terminal 3 Keberangkatan Internasional bandara Soetta/Sumber Foto: Arsip Internal Kanim Soetta)

Jakarta, Imigrasi Soetta. Penegakan Hukum Keimigrasian menjadi salah satu agenda utama Ditjen Imigrasi kedepannya, selain terhadap WNA, Pengawasan terhadap WNI yang akan berangkat keluar negeri juga semakin diperketat, utamanya bagi mereka yang akan bekerja di luar negeri. Dalam Periode 1-19 Januari 2022, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta telah menunda keberangkatan setidaknya 110 calon penumpang WNI yang diduga sebagai Pekerja Migran Non-Prosedural. Diantara ke-110 WNI tersebut, sebanyak 57 orang diduga merupakan PMI Non Prosedural yang hendak bekerja ke Malaysia. Modus yang digunakan oleh pekerja migran non prosedural diantaranya adalah berpura-pura sebagai peserta magang, ziarah, hingga wisata. Fakta tersebut terungkap dalam acara talkshow “Immigration on Air” yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta bersama BP2MI Serang pada 20 Januari 2022.

(Suasana live IG Immigration ON AIR kolaborasi Imigrasi Soetta dan BP2MI/Sumber Foto: Humas Kanim Soetta)

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Soekarno-Hatta, Andhika Pandu Kurniawan menjelaskan, saat ini modus pekerja migran non-prosedural semakin rapi dan sulit diidentifikasi sehingga dalam pengawasan dan pencegahan keberangkatan PMI diperlukan sinergi yang intensif dan berkelanjutan antara Imigrasi dengan BP2MI. Hal ini menjadi vital mengingat keterbatasan Imigrasi dalam mengidentifikasi pekerja migran non-prosedural, padahal di lain sisi Undang-Undang Keimigrasian telah menjamim hak setiap Warga Negara Indonesia untuk keluar dan masuk wilayah RI apabila seseorang telah memenuhi persyaratan.

(Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanim Soetta, Andhika Pandu Kurniawan memberikan keterangan ke Wartawan usai acara Immigration ON AIR/Sumber Foto: Humas Kanim Soetta)

Dalam kesempatan yang sama, Kepala UPT BP2MI Serang, Joko Purwanto menyikapi temuan Imigrasi terkait 110 calon pekerja non prosedural, Beliau menghimbau agar masyarakat mematuhi prosedur resmi untuk bekerja ke Luar Negeri karena dengan begitu monitoring pekerja migran akan mudah dilakukan, apalagi bila terjadi sesuatu di kemudian hari yang tidak diinginkan. “kendalanya masyarakat kita ingin cepat berangkat, padahal ada proses untuk menjadi pekerja migran Indonesia”, jelasnya. Setiap PMI harus memenuhi perysaratan dokumen sebagaimana disyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

WNI yang hendak bekerja ke luar negeri wajib untuk mematuhi segala peraturan terkait penempatan PMI di luar negeri, segala proses sebelum keberangkatan wajib untuk diikuti. Masyarakat tidak boleh tergiur oleh oknum yang menawarkan untuk bekerja di luar negeri namun produser yang dilakukan tidak sesuai aturan yang ada. Selain terkait pelanggaran terhadap hukum, PMI Non Prosedural sangat rentan saat bekerja di luar negeri, karena keberangkatannya tidak dalam sepengetahuan negara. 

Untuk berbagai informasi dan perkembangan terbaru terkait masalah keimigrasian dan kegiatan dari Kanim Soetta, pembaca dapat mengunjungi akun media sosial Kanim Soetta.