Enter your keyword

Penggantian Paspor Karena Hilang

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta

Paspor adalah dokumen negara, maka pemegangnya diminta untuk hati-hati dalam menyimpan dan menjaganya, agar tidak hilang dan jatuh ketangan yang tidak berhak.

    1. Persyaratan di dalam penggantian Paspor yang hilang secara garis besar adalah sebagai berikut :
  1. Membuat laporan kehilangan paspor kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang apabila anda berada di luar negeri.
  2. Mengambil antrian paspor online melalui aplikasi Layanan Paspor Online atau antrian.imigrasi.go.id  dan bebas pilih Paspor Baru atau Penggantian Paspor.
  3. Setelah dapat jadwal, datang sesuai jadwal dan sampaikan kepada Petugas Kantor Imigrasi jika ingin melakukan proses penggantian paspor hilang / rusak.
  4. Penggantian paspor yang hilang/rusak, dilaksanakan setelah melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Imigrasi.
  5. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian, disertai alasan yang tidak dapat diterima,pemberian paspor dapat ditangguhkan selama 6 (enam) bulan sampai paling lama 2 (dua) tahun.
  6. Apabila paspor hilang/rusak di luar negeri, laporlah segera kepada Perwakilan RI di luar negeri.
Hati-hatilah dalam menyimpan dan menjaga paspor anda, Paspor anda dapat dipergunakan oleh orang lain untuk hal hal yang dapat merugikan anda

Persyaratan :

  1. Sesuai dengan syarat-syarat permohonan paspor
  2. Laporan Kepolisian tentang kehilangan paspor
  3. Fotokopi paspor lama apabila bukan terbitan Kantor Imigrasi Soetta

Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) :

  1. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
  2. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat
  3. Proses pembuatan surat/rekomendasi ke Kepala Kantor Imigrasi untuk paspor hilang yang masih berlaku
  4. Maksimal 3 (tiga) hari kerja

Setelah mendapat Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor maka dilaksanakan Proses awal pembuatan paspor (sesuai syarat-syarat permohonan paspor sebelumnya maksimal 14 (empat belas) hari kerja

Pemohon akan dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

*Note: Denda akan dikenakan apabila ditemukan unsur kelalaian (sesuai putusan BAP)